Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Bolaang Mongondow Dimulai, Sasar Ribuan Keluarga di Daerah Rawan Pangan
BOLAANG MONGONDOW – Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPPD) di Kabupaten Bolaang Mongondow untuk tahun 2024 telah resmi dimulai hari ini. Program strategis ini menyasar ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berdomisili di wilayah-wilayah yang teridentifikasi rentan dan rawan pangan berdasarkan data Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) terbaru.
Langkah konkret Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow ini merupakan respons cepat untuk menjaga stabilitas sosial-ekonomi, mengendalikan laju inflasi daerah, dan yang terpenting, memastikan tidak ada warga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok.
Acara seremoni penyaluran bantuan dipusatkan di Kantor Desa Siniyung, Kecamatan Dumoga, yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bolaang Mongondow, Donny Lumenta. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati secara simbolis menyerahkan bantuan beras kepada perwakilan warga, menandai dimulainya distribusi serentak di beberapa kecamatan prioritas.
“Hari ini, atas nama pemerintah daerah, kami memulai penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Bolaang Mongondow. Ini bukan sekadar bantuan seremonial, tetapi wujud nyata kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat,” ujar Donny Lumenta dalam sambutannya. “Kami berkomitmen untuk memastikan setiap warga, terutama yang berada di wilayah rentan, memiliki akses yang cukup terhadap pangan berkualitas.”
Dasar Penyaluran: Peta FSVA 2024 sebagai Pemandu
Keputusan untuk menyalurkan bantuan tidak diambil secara acak. Pemkab Bolaang Mongondow, melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP), mengacu pada data ilmiah dari Peta FSVA 2024. Peta ini merupakan alat analisis komprehensif yang memetakan wilayah berdasarkan berbagai indikator kerentanan, seperti tingkat kemiskinan, akses terhadap pangan, kondisi kesehatan, dan infrastruktur.
Berdasarkan analisis FSVA tersebut, beberapa kecamatan diidentifikasi memerlukan intervensi segera. Untuk tahap awal penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Bolaang Mongondow, fokus utama diberikan kepada enam kecamatan dengan tingkat kerentanan yang signifikan, yaitu:
- Kecamatan Lolak
- Kecamatan Poigar
- Kecamatan Bilalang
- Kecamatan Dumoga
- Kecamatan Dumoga Timur
- Kecamatan Dumoga Barat
Pada fase pertama ini, sebanyak 10.000 kilogram beras berkualitas akan didistribusikan kepada 1.000 Kepala Keluarga (KK), di mana setiap keluarga akan menerima 10 kg beras.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow menjelaskan bahwa proses verifikasi dan validasi data penerima dilakukan dengan sangat teliti. “Kami bekerja sama dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk memastikan data KPM akurat dan tepat sasaran. Tujuannya agar Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Bolaang Mongondow ini benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan,” jelasnya.
Sinergi Lintas Sektor untuk Ketahanan Pangan
Keberhasilan program ini tidak lepas dari kolaborasi erat antara berbagai pihak. Pemkab Bolaang Mongondow, dalam hal ini DKP sebagai penanggung jawab program, bersinergi secara efektif dengan Perum Bulog Sub Divisi Regional (Subdivre) Bolmong. Bulog berperan sebagai penyedia Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang kualitas dan kuantitasnya telah terjamin.
“Peran Bulog sangat vital dalam menjaga ketersediaan stok pangan nasional dan daerah. Melalui program CPPD ini, kami menyalurkan beras pemerintah untuk intervensi pasar dan bantuan sosial, sehingga stabilitas harga di tingkat konsumen tetap terjaga,” ungkap perwakilan dari Perum Bulog Subdivre Bolmong.
Sinergi ini memastikan bahwa dari perencanaan, penyediaan, hingga distribusi Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Bolaang Mongondow berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Dampak Ganda: Ekonomi dan Sosial
Penyaluran CPPD ini diharapkan memberikan dampak ganda yang positif bagi masyarakat Bolaang Mongondow. Dari sisi ekonomi, bantuan beras ini dapat secara signifikan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga KPM untuk kebutuhan pangan. Dana yang seharusnya dibelanjakan untuk membeli beras dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang tidak kalah penting, seperti pendidikan anak, kesehatan, atau modal usaha kecil.
Secara makro, kehadiran bantuan ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendali inflasi daerah. Dengan memasok beras ke masyarakat, pemerintah membantu menjaga stabilitas harga beras di pasaran, mencegah lonjakan harga yang bisa dipicu oleh berbagai faktor, seperti musim paceklik atau gangguan distribusi.
Dari sisi sosial, program ini memperkuat jaring pengaman sosial dan fondasi ketahanan pangan daerah. “Ini adalah investasi jangka panjang. Dengan memastikan masyarakat cukup pangan, kita sedang membangun sumber daya manusia yang lebih sehat, produktif, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan,” tambah Wakil Bupati Donny Lumenta.
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow akan terus memantau kondisi ketahanan pangan di seluruh wilayah dan siap meluncurkan program-program lanjutan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Bolaang Mongondow ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah proaktif dan responsif terhadap kebutuhan dasar warganya.
