DPRD dan Pemda Bolsel Sepakati Tiga Ranperda Strategis, Pembahasan APBD 2026 Dimulai

Ranperda Strategis Bolsel Bahas APBD 2026

Lingkar8 – Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menguat melalui Rapat Paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Kamis (20/11/2025) malam. Dalam sidang tersebut, kedua lembaga menetapkan sejumlah agenda penting, termasuk penyepakatan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prakarsa Pemda, pembahasan tiga Ranperda inisiatif DPRD, serta penetapan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Paripurna yang digelar hingga malam hari itu dihadiri langsung oleh Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru SPt, MSi, bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD. Agenda ini menjadi salah satu rangkaian pembahasan regulasi strategis yang berdampak langsung pada arah pembangunan daerah dalam beberapa tahun mendatang.

Tiga Ranperda Inisiatif DPRD Masuk Tahap Penyepakatan

Dalam rapat tersebut, Bupati Iskandar menyampaikan dukungan penuh terhadap tiga Ranperda yang diinisiasi oleh DPRD. Regulasi tersebut meliputi Ranperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Ranperda Pariwisata, dan Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Menurut Bupati, ketiga regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan administratif pemerintah daerah, melainkan juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik, pengembangan sektor ekonomi, serta perlindungan sosial bagi masyarakat.

“Regulasi ini bukan hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi menjadi instrumen penting penguatan pelayanan, ekonomi, dan perlindungan sosial di Bolsel,” ujar Bupati Iskandar dalam penyampaiannya di hadapan anggota DPRD.

Ia menilai bahwa Ranperda PPNS akan memperkuat penegakan regulasi daerah, sementara Ranperda Pariwisata diyakini dapat menjadi kerangka hukum bagi pengembangan destinasi lokal secara lebih terarah. Adapun Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dinilai mampu memberi perlindungan lebih luas bagi masyarakat pekerja, baik formal maupun informal.

Pemda Ajukan Tiga Ranperda Strategis di Luar Propemperda

Selain mendukung tiga regulasi inisiatif DPRD, Pemerintah Kabupaten Bolsel juga mengajukan tiga Ranperda baru di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Ketiganya adalah Ranperda Dana Cadangan Pilkada 2029, Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), serta Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025–2045.

Bupati Iskandar menegaskan bahwa ketiga Ranperda tersebut disusun sebagai langkah visioner untuk mempersiapkan arah pembangunan Bolsel dalam jangka panjang. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya fokus pada kebutuhan hari ini, tetapi harus menyiapkan kerangka yang kokoh untuk dua dekade mendatang.

“Kita harus berani berpikir jangka panjang. Pemerintahan itu bukan hanya soal hari ini, tapi tentang menyiapkan Bolsel untuk 10–20 tahun ke depan,” tuturnya.

Ranperda Dana Cadangan Pilkada 2029 bertujuan memastikan ketersediaan anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tanpa membebani APBD dalam satu tahun anggaran. Sementara penyusunan RP3KP menjadi dasar pengembangan tata ruang pemukiman agar pertumbuhan wilayah tetap teratur, aman, dan berkelanjutan. Adapun Ranperda RTRW 2025–2045 merupakan dokumen strategis yang akan memengaruhi seluruh kebijakan pembangunan fisik, investasi, hingga pengelolaan ruang selama 20 tahun ke depan.

Tantangan Fiskal Daerah dan Penurunan Transfer Pusat

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Iskandar memaparkan kondisi fiskal daerah tahun berjalan dan tantangan yang dihadapi pada tahun anggaran 2026. Salah satu tantangan terbesar adalah penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, yang mencapai Rp307 miliar.

Menurutnya, penurunan tersebut memberikan tekanan cukup besar terhadap kemampuan fiskal daerah. Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas program prioritas serta mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Bolsel selama 11 tahun berturut-turut.

“Situasi fiskal tidak mudah, tapi kita tidak boleh panik. Rasionalisasi harus dilakukan dengan cermat agar pelayanan publik tetap berjalan dan capaian WTP selama 11 tahun tidak terganggu,” tegasnya.

Bupati menjelaskan bahwa penyesuaian belanja wajib dilakukan secara selektif, dengan tetap memastikan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak terdampak secara signifikan.

Prioritas APBD 2026 Tetap Terjaga

Belanja prioritas daerah untuk tahun anggaran 2026 dipastikan tetap berjalan. Bupati menyebut sejumlah program yang akan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah, di antaranya pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Alokasi Dana Desa (ADD), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), serta penyusunan RTRW yang tengah berlangsung.

Pembangunan fisik di daerah, menurut Bupati, akan memanfaatkan sumber pendanaan lain seperti Dana Desa, APBD Provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dilakukan agar struktur belanja daerah tetap seimbang tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur.

“Kuncinya adalah sinergi. Tanpa kekompakan eksekutif dan legislatif, kita tidak bisa bergerak cepat menjawab tantangan,” kata Bupati.

Dorongan untuk Mempertahankan Kinerja dan Integritas

Bupati Iskandar menutup pembahasannya dengan menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang telah bekerja bersama pemerintah daerah dalam mematangkan draft APBD 2026. Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjaga ritme kerja, meningkatkan fokus, serta mempertahankan integritas sebagai pelayan publik.

“Saya minta semua perangkat daerah tetap fokus, bekerja keras, dan menjaga integritas demi masyarakat Bolsel,” ujarnya.

Menurutnya, penyelarasan kerja antara Pemda dan DPRD merupakan kunci keberhasilan pengelolaan daerah. Dengan tantangan fiskal yang cukup berat pada tahun mendatang, ia menilai bahwa kerja kolektif menjadi satu-satunya cara agar pelayanan publik tetap optimal.

Rapat paripurna yang diwarnai pembahasan mendalam mengenai perencanaan pembangunan ini menjadi tonggak penting bagi perjalanan Kabupaten Bolsel menuju tahun anggaran 2026. Penyepakatan enam Ranperda dan langkah awal pembahasan APBD menjadi fondasi utama dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai visi jangka panjang.

sumber : bolselkab.go.id

Ranperda Strategis Bolsel Bahas APBD 2026. Ranperda Strategis Bolsel Bahas APBD 2026. Ranperda Strategis Bolsel Bahas APBD 2026. Ranperda Strategis Bolsel Bahas APBD 2026. Ranperda Strategis Bolsel Bahas APBD 2026. Ranperda Strategis Bolsel Bahas APBD 2026. Ranperda Strategis Bolsel Bahas APBD 2026. Ranperda Strategis Bolsel Bahas APBD 2026. Ranperda Strategis Bolsel Bahas APBD 2026. Ranperda Strategis Bolsel Bahas APBD 2026. Ranperda Strategis Bolsel Bahas APBD 2026. Ranperda Strategis Bolsel Bahas APBD 2026. Ranperda Strategis Bolsel Bahas APBD 2026. Ranperda Strategis Bolsel Bahas APBD 2026. Ranperda Strategis Bolsel Bahas APBD 2026. Ranperda Strategis Bolsel Bahas APBD 2026. Ranperda Strategis Bolsel Bahas APBD 2026. Ranperda Strategis Bolsel Bahas APBD 2026.