Sekda Bolmong Pariwara Antikorupsi KPK 2026
Sekda Bolmong Hadiri Sesi Konsultasi Daring Pariwara Antikorupsi 2026 Bersama KPK RI
Komitmen Pemkab Bolmong dalam Mewujudkan Tata Kelola Clean Government
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow secara konsisten menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Langkah nyata ini dibuktikan melalui keikutsertaan aktif jajaran Pemkab Bolmong dalam kegiatan Sesi Konsultasi Daring Pariwara Antikorupsi 2026 yang diselenggarakan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia pada Rabu (21/7/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolaang Mongondow, Abdullah Mokoginta, S.H., M.Si., hadir secara virtual memimpin langsung jalannya agenda tersebut di Ruang Rapat Sekda, Lantai III Kantor Bupati Bolaang Mongondow, Lolak. Kehadiran Sekda merupakan mandat langsung untuk mewakili Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, S.E., M.Si.
Berdasarkan data dari Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, penguatan kampanye serta edukasi budaya integritas di level pemerintah daerah terbukti efektif menurunkan potensi pelanggaran administratif hingga 35% dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal ini mempertegas pentingnya sinergi antara lembaga antirasuah dan pemerintah daerah dalam mengawal tata kelola keuangan serta pelayanan publik.
Fokus Utama Sesi Konsultasi Pariwara Antikorupsi 2026
Sesi konsultasi daring ini dirancang oleh KPK RI untuk memberikan panduan teknis mendalam mengenai pencegahan penyelewengan anggaran dan optimalisasi edukasi integritas publik di daerah. Melalui media interaktif Zoom Meeting yang dimulai pukul 10.00 WITA, para pejabat daerah mendapatkan pengarahan langsung mengenai indikator-indikator keberhasilan pencegahan korupsi sektor pemerintah lokal.
Para ahli tata kelola keuangan negara sepakat bahwa pencegahan korupsi berbasis edukasi publik dan kampanye sosial (pariwara) memiliki dampak jangka panjang yang lebih berkelanjutan dibanding pendekatan penindakan semata. Penguatan budaya integritas secara internal pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kunci utama terwujudnya transparansi anggaran daerah.
Dalam agenda strategis ini, Pemkab Bolmong juga melibatkan seluruh kepala Perangkat Daerah strategis. Pelibatan ini dilakukan agar setiap instansi teknis memiliki pemahaman mendasar yang seragam mengenai standar kepatuhan regulasi terbaru yang ditetapkan oleh KPK RI.
Implikasi Strategis Bagi Pelayanan Publik di Bolaang Mongondow
Partisipasi aktif Pemkab Bolmong dalam Pariwara Antikorupsi 2026 berdampak langsung pada peningkatkan kualitas pelayanan publik serta tata kelola keuangan daerah. Dengan penerapan sistem pencegahan dini yang direkomendasikan KPK RI, Pemkab Bolmong optimistis dapat menekan potensi deviasi anggaran dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan strategis.
Melalui arahannya, Sekda Abdullah Mokoginta menekankan agar seluruh jajaran OPD tidak sekadar menjadikan agenda ini sebagai rutinitas formalitas semata. Setiap pimpinan OPD diinstruksikan untuk langsung menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam operasional harian dinas masing-masing.
Penguatan sinergi antara Pemkab Bolmong dan KPK RI ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow terus berbenah ke arah yang lebih baik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan keadilan dan kepatuhan hukum.
