Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Boltim Kolaborasi Dengan Masyarakat
Lingkar8.id, BOLTIM – Tingkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) ajak masyarakat berkolaborasi dalam mengawasi tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024.
Langkah yang diambil oleh Bawaslu Boltim dalam pengawasan untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat, terungkap dalam kegiatan yang bertema ” Pengawasan Partisipatif Kolaborasi Pengawasan Bersama Masyarakat Untuk Pilkada 2024″ yang dilaksanakan di Goba Molunow Senin 9 September 2024.
Kegiatan tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Boltim Mutahir Mamonto dan dihadiri oleh masyarakat dari berbagai elemen dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) serta Panwascam dari tujuh kecamatan yang ada di Boltim dan pihak eksternal dari perwakilan media.
Pada kesempatan itu, Ketua Bawaslu Boltim Mutahir Mamonto mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam pengawasan, terutama dalam memberikan laporan kepada jajaran Bawaslu ketika melihat adanya pelanggaran dalam setiap tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati.
Di Boltim, kata Mutahir Mamonto, sudah ada laporan masyarakat terkait netralitas ASN, sehingga dirinya berharap sebelum ada penindakan sesuai regulasi, ASN dan Pemerintah Desa kiranya dapat bersikap netral.
“Kami sudah sering menyampaikan pada setiap sosialisasi kepada ASN juga Pemerintah Desa, terkait aturan perundang-undangan agar mereka bersikap netral selama tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati,” sebutnya.
Adapun pada dalam kegiatan itu, Bawaslu Boltim menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya mantan ketua Bawaslu Boltim Hariyanto SE.ME, yang pada kesempatan itu menyampaikan dan mengajak masyarakat turut berperan dalam pengawasan.
“Masyarakat harus tahu ketika melihat adanya pelanggaran kemana mereka harus melaporkan, yaitu ke jajaran Bawaslu yang ada di tiap kecamatan, sehingga panwascam dan stafnya harus siap ketika ada masyarakat yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran,” kata Hariyanto SE. ME.
Selain itu, ia menambahkan kiranya masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran harus paham betul syarat formil dan meterilnya.
“Kalau ada laporan dari masyarakat Panwascam harus tahu dan melengkapi syarat formil dan meteril dalam melakukan penindakan adanya dugaan pelanggaran, yaitu saksi yang jelas dan bukti yang kuat,”jelasnya. (advetorial)
