Kunjungan Kepala BPKP Perwakilan Sulut ke Kotamobagu: Evaluasi Perencanaan 2025

Kunjungan Kepala BPKP Perwakilan Sulut. Kepala BPKP Sulut kunjungi Kotamobagu untuk evaluasi perencanaan 2025, fokus pada akuntabilitas, efisiensi, dan program prioritas nasional.

Kunjungan Kepala BPKP Perwakilan Sulut ke Kotamobagu: Evaluasi Perencanaan 2025

Lingkar8.id, Koatamobagu – Pj. Wali Kota Kotamobagu, Abdullah Mokoginta, menyambut kunjungan kerja Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara, Bambang Ari Setiono, pada Rabu, 15 Januari 2025. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota ini menjadi bagian dari evaluasi awal terhadap perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2025 yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu.

Tujuan Kunjungan dan Evaluasi Perencanaan

Inspektur Daerah Kota Kotamobagu, Yusrin Mantali, S.Kom., mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal untuk memastikan kesiapan rencana anggaran tahun mendatang. “Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran 2025 sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” jelas Yusrin.

Bambang Ari Setiono menambahkan bahwa evaluasi kali ini akan mencakup lima sektor strategis, yaitu:

  1. Pendidikan: Memastikan anggaran mendukung peningkatan akses dan mutu pendidikan.
  2. Kesehatan: Fokus pada pelayanan kesehatan, terutama pengentasan stunting.
  3. Pengentasan Kemiskinan: Menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
  4. Peningkatan Ketahanan Pangan: Mengamankan suplai dan distribusi bahan pangan.
  5. Program Prioritas Nasional: Mendukung Asta Cita Presiden Prabowo.

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

Selain membahas anggaran, pertemuan ini juga menyoroti sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025. Bambang menyatakan bahwa pengawasan akan berfokus pada:

  • Indikator Makro: Laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, penanggulangan kemiskinan ekstrem, tingkat pengangguran terbuka, indeks modal manusia, dan rasio gini.
  • Standar Pelayanan Minimal (SPM): Peningkatan kualitas layanan publik.
  • Peningkatan SDM: Investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.
Baca Juga  Survei Penilaian Integritas 2023: Berantas Korupsi untuk Layanan Publik Lebih Baik

Kolaborasi untuk Perencanaan Berkualitas

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Pj. Wali Kota, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala BAPPEDA, dan Kepala BPKD ini, Pemerintah Kota Kotamobagu dan BPKP bersepakat untuk memperkuat kolaborasi. Sinergi ini diharapkan dapat menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kolaborasi antara BPKP dan Pemerintah Kota Kotamobagu sangat penting dalam memastikan setiap program dan kegiatan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Bambang.

Komitmen untuk Akuntabilitas dan Efisiensi

Kunjungan Kepala BPKP Perwakilan Sulut. Kepala BPKP Sulut kunjungi Kotamobagu untuk evaluasi perencanaan 2025, fokus pada akuntabilitas, efisiensi, dan program prioritas nasional.

Sebagai penutup, Abdullah Mokoginta menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. “Kami berterima kasih atas arahan dari BPKP dan akan menjadikan masukan ini sebagai dasar untuk menyusun rencana anggaran yang lebih baik ke depannya,” ungkap Abdullah.

Dengan evaluasi menyeluruh dan dukungan dari BPKP, Kota Kotamobagu optimis dapat mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tahun 2025.

 

sumber : news.kotamobagu.go.id