Menguatkan Pengawasan Melalui Sistem MCP: Pemkab Boltim Berkomitmen pada Pemberantasan Korupsi
Pengawasan Melalui Sistem MCP, Pemkab Boltim Ikuti Rakor Pemberantasan Korupsi KPK
LINGKAR8 – Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Ir. Sonny J. Warokka, Ph.D., didampingi oleh Inspektur Daerah, Ade Herly Mokoginta, SH, bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aktif mengikuti Rapat Koordinasi Pemantauan, Evaluasi, dan Verifikasi Data yang didukung oleh Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023. Rakor ini juga membahas Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022 dan upaya peningkatan SPI tahun 2023. Acara ini berlangsung dari Selasa (12/9/2023) hingga Rabu (13/9/2023) di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado.
MCP dan Komitmen Pemberantasan Korupsi
Acara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini turut dihadiri oleh perwakilan Kemendagri sebagai verifikator, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, Inspektur dari seluruh wilayah, serta Kepala OPD yang berkaitan dengan 8 area intervensi MCP Korsupgah KPK.
Sekretaris Daerah, Ir. Sonny J. Warokka, Ph.D., menjelaskan bahwa dalam rakor ini, telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Target Pencapaian MCP oleh Inspektur, Sekretaris Daerah, dan Bupati Bolaang Mongondow Timur. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menargetkan pencapaian MCP sebesar 80% dalam tahun ini.
“Kami memiliki target ambisius untuk mencapai 80% dalam MCP tahun ini,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pencapaian target MCP sebesar 80% adalah tanggung jawab bersama seluruh OPD terkait. Administrasi MCP berperan dalam memfasilitasi pemenuhan dokumen dan mengunggahnya ke aplikasi jaga.id.
“Karena ini adalah tanggung jawab bersama, kami berharap semua pihak akan bekerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Peningkatan MCP dan Konsultasi Langsung
Sementara itu, Inspektur Ade Herly Mokoginta, SH, menambahkan bahwa dalam rakor ini, KPK RI bersama verifikator Kemendagri telah membuka klinik MCP. Klinik ini memungkinkan OPD yang terkait dengan 8 area intervensi untuk melakukan konsultasi langsung dengan verifikator terkait pemenuhan data pada masing-masing area.
“Pencapaian MCP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 13 September 2023 mencapai 49,73% dan berada di posisi ke-8 di Sulawesi Utara. Progres tertinggi terjadi dalam area Tata Kelola Desa yang telah mencapai 86%,” ungkapnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pemenuhan dokumen hingga selesainya rakor, termasuk Kepala OPD, PIC OPD, dan admin MCP.
“Saya berharap sisa waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi data dukung yang masih kurang agar target yang tercantum dalam Berita Acara yang sudah ditandatangani dapat tercapai,” tuturnya.
8 Area Intervensi MCP KPK
Untuk informasi tambahan, MCP KPK memiliki 8 area intervensi yang menjadi fokusnya. Ini mencakup perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola keuangan desa. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam administrasi pemerintah daerah.
Dengan komitmen yang kuat dari Pemkab Boltim, diharapkan bahwa pengawasan melalui Sistem MCP akan semakin efektif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di daerah ini. Semua pihak terlibat diharapkan akan terus bekerja sama untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
sumber ; news.boltimkab.go.id
Pengawasan Melalui Sistem MCP
