Angkat Kualitas Pilkada, Bawaslu Boltim Hadirkan Pemateri Tingkat Nasional Dalam Rakernis
Lingkar8.id, BOLTIM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dan menghadirkan sejumlah pemateri tingkat nasional guna meningkatkan kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Cafe Strawberry Kotamobagu. Selasa 10 September 2024, malam.
Rakernis tersebut, dipimpin langsung oleh pimpinan Bawaslu Boltim Kordiv HP2H Trisno Mais, dengan menghadirkan narasumber tingkat nasional yang sarat pengalaman dalam kepemiluan, yakni Mantan Ketua Panwas RI tahun 2003, Komisioner KPU RI tahun 2010, dan Anggota DKPP tahun 2012, yaitu Saut Hamonangan Sirait, dan Gilbert Johanis Roring serta Jeirry Sumampow.
Dalam Rakernis itu, setiap narasumber memberikan materi secara bergantian di hadapan peserta yang terdiri dari Panwascam se-Boltim, unsur dari kejaksaan negeri Kotamobagu, dan kepolisian dari Polres Boltim.
Di awal materi, disampaikan langsung oleh Saut Hamonangan Sirait, tentang bagaimana menghasilkan pemimpin yang baik dalam ajang pilkada 2024 yang tahapannya sedang berlangsung.
“Pemilu yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik, bagaimana pemilu baik bisa terwujud? Tentunya dengan pemilu yang berintegritas, dalam pengertian integritas yaitu utuh dalam kesadaran, utuh dalam dalam pengetahuan, dan utuh dalam keterampilan,” sebut penyandang gelar Magister Etika Politik itu.
Kemudian, ada sesi dialog tentang netralitas ASN yang ditanyakan langsung oleh Rhamadan Mamangge dimana ada yang membolehkan ASN boleh ikut kampanye dan ada aturan yang melarang ikut kampanye, kepada anggota DKPP itu, dan dijawab langsung oleh Saut Hamonangan Sirait.
“Terkait netralitas ASN, ada aturan yang sifatnya lisan dan tulisan. Berkembang saat ini dari Mendagri Tito Karnavian yang bilang ASN boleh hadir mendengarkan kampanye, sedangkan dari Kemenpan-RB menekankan netralitas ASN dalam pilkada secara aturan tertulis yaitu undang-undang. Tentunya kalau ASN mau aman ikuti saja aturan tertulis,” jawabnya.
Untuk narasumber selanjutnya, Bawaslu Boltim memberikan kesempatan kepada Gilbert Johanis Roring dan Jeirry Sumampow dengan sistem panel, dan diawali oleh Bung Jojo sapaan akrab Gilbert Johanis Roring memberikan materi.
Narasumber yang berpengalaman dalam pemantauan pemilu di puluhan negara itu, mengulas tentang empat faktor yang bisa menentukan siapa pemenang dan siapa yang kalah dalam pemilu dan pilkada, untuk pilkada lebih dinamis karena kepentingannya begitu erat, tensinya lebih hangat dibanding pileg dan pilpres. Untuk
Sulawesi Utara (Sulut) mendududki ranking kedua Indeks Kerawanan Pemilu dan rangking ketiga Indeks Kerawanan pilkada.
Meskipun begitu sulut baik baik saja kita harap pilkada nanti tidak ada kejadian yang mengganggu jalannya pilkada.
“Pertama DPT. Harus bisa divalidasi karena ada daerah yang bertambah pemilihnya dan ada daerah yang justru pemilihnya berkurang dalam kurun waktu singkat jarak jumlah pemilihnya dari DPT pileg pilpres, yang perlu menjadi perhatian jangan ada yang memanfaatkan jumlah tersebut. Yang kedua Netralitas TNI Polri dan Birokrasi (ASN), TNI Polri punya alat paksa yakni alat tempur sebagai alat untuk intimidasi, dan ASN dengan loyalitasnya, dan seharusnya ASN itu loyalitasnya kepada negara bukan kepada pemerintah, karena negara permanen dan pemerintah temporer.
Ketiga, praktek manipulasi suara yang mana bisa digelembungkan atau dikurangi, Yang bisa memanipulasi adalah penyelenggara. Di Indonesia adalah negara yang butuh tiga penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP, umumnya di seluruh dunia hanya satu penyelenggara nya. Ke empat money politik, yang menjadi ancaman tersendiri yang bisanya disebut serangan fajar. Di dunia yang paling tinggi money politiknya yaitu Uganda Benin dan Indonesia. Indonesia peringkat ketiga dunia praktek money politik. Ada banyak pelanggaran yang tidak kalah pentingnya namun 4 faktor itu yang perlu di perhatikan,” jelas Bung Jojo.
Sedangkan materi selanjutnya sekaligus terakhir, disampaikan langsung oleh Jeirry Sumampow tentang bagaimana kualitas pemilu itu baik, dengan adanya kepastian hukum, peran penyelenggara,peran pemerintah,peran peserta pemilu dan partisipasi masyarakat.
“Kita perlu adanya kepastian hukum dalam pemilu dan pilkada, seperti aturan batasan umur misalnya, apakah dihitung sejak pendaftaran atau saat pelantikan? Begitu juga dengan syarat mengusulkan pasangan calon yang diputuskan oleh MK yang pada akhirnya bisa merubah jumlah peserta pilkada seperti di Sulut awalnya diprediksi hanya dua pasang calon calon, setelah ada perubahan, bisa menjadi tiga pasang calon,” tutur narasumber yang sering hadir dalam dialog tingkat nasional itu.
Mengakhiri Rakernis itu, pimpinan Bawaslu Boltim Trisno Mais, berharap jajarannya yang hadir bisa menyerap apa yang disampaikan oleh narasumber.
“Dengan kegiatan seperti ini harusnya akan menambah stimulus teman-teman bekerja, semangat kolektif kolegial harus di kedepankan dalam semangat kerja-kerja pengawasan,” pungkasnya. (advetorial)
